Tupoksi

TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi menyebutkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi secara umum, sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati Dairi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bidang pengadaan, mutasi, kepangkatan, kesejahteraan pegawai, pengembangan, pemberhentian dan pensiun serta pendidikan dan pelatihan

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan uraian tugas tiap-tiap jabatan pada lembaga teknis daerah Kabupaten Dairi, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bidang pengadaan, mutasi, kepangkatan, kesejahteraan pegawai, pengembangan, pemberhentian dan pensiun serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Badan, sebagai berikut :

a. Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang;

c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;

d. Menetapkan kebijakan teknis dan operasional dalam rangka penyelenggaraan kepegawaian, dan pendidikan pelatihan daerah;

e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

f. Mengkoordinasikan tugas pembinaan dengan instansi terkait di bidang kepegawaian, dan pendidikan pelatihan daerah;

g. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran kepada Bupati menyangkut kebutuhan personil, anggaran dan asset di lingkungan Badan;

h. Melaksanakan pembinaan atas pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;

i. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

j. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

k. Menerbitkan kenaikan gaji berkala (KGB) dan Cuti, meliputi : cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting dilingkungan Badan;

l. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pelaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas Badan;

m. Melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris, sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian;

d. Menyusun program teknis bidang ketatausahaan, meliputi : kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan dan administrasi lainnya di lingkungan Badan;

e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan, rencana peraturan daerah, konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dan konsep Surat Keputusan Kepala Badan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

f. Mengelola inventaris Badan, meliputi : perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengawasan termasuk pengelolaan perbekalan;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan Badan meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan dan urusan rumah tangga lainnya;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan, meliputi : pengelolaan administrasi anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban keuangan;

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerbitan surat perintah (SP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Badan;

j. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan stempel pada Badan;

k. Melegalisir penggandaan naskah-naskah dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan atas inventaris Badan;

m. Mengkoordinasikan penyusunan bahan usulan penghapusan barang di lingkungan Badan;

n. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Badan;

o. Memberikan usul, pertimbangan, saran pendapat kepada Kepala Badan tentang kebijakan serta langkah-langkah yang perlu diambil;

p. Mengkoordinasikan penganalisaan dan evaluasi pencapaian kinerja Badan;

q. Menyusun laporan Badan yang dikoordinasikan dengan bidang-bidang pada Badan;

r. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

s. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

t. Melaksanakan administrasi dan tata usaha lainnya;

u. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;

v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Kepala Sub Bagian Umum

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Badan.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Umum;

c. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, konsep Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati dan konsep Surat Keputusan Kepala Badan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah;

e. Menyiapkan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan, kesejahteraan, usul kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun dan registrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Menyimpan dan memelihara administrasi kepegawaian PNS pada Badan;

g. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan, meliputi : kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Badan;

h. Menghimpun data dan usul kebutuhan personil dari masing-masing bidang/satuan organisasi di lingkungan badan;

i. Melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan rumah tangga Badan;

j. Melaksanakan urusan perlengkapan Badan, meliputi : penggunaan, pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan inventaris;

k. Menyiapkan dan mengolah bahan hasil analisa beban tugas dan kebutuhan personil pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Badan;

l. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

m. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.b. Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan, serta fasilitasi penyusunan rencana anggaran, pembinaan bendahara, pengelolaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

a. Menyusun progran, rencana kegiatan dan anggran Sub Bagian Keuangan;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Keuangan;

c. Mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran Badan;

d. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan;

e. Menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

f. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan, meliputi : pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban;

g. Meneliti dan mengawasi penagihan/penyetoran pajak (PPn/PPh);

h. Meneliti dan mengawasi pembayaran atas tagihan-tagihan sepanjang pasal-pasal dari dana yang tersedia pada Anggaran Belanja Tahun yang bersangkutan;

i. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Kepala Badan tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan pembantu bendahara;

j. Melaksanakan pembinaan teknis atas tugas-tugas bendahara di lingkungan Badan;

k. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengujian dan verifikasi atas pengelolaan keuangan Badan;

l. Meneliti dan mengawasi pembuatan daftar gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku;

m. Memantau pembayaran gaji dan pembayaran lainnya kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

n. Menyiapkan mutasi gaji PNS;

o. Menyiapkan, mengolah dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

p. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen keuangan Badan;

q. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

r. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

s. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan;

t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan program dan perencanaan Badan dan fasilitasi penyusunan pelaporan Badan.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Program dan Pelaporan;

c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan Badan;

d. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis Badan (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;

e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian usul, pertimbangan, saran pendapat kepada Kepala Badan tentang kebijakan serta langkah-langkah yang perlu diambil;

f. Menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja Badan;

g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan data elektronik di bidang kepegawaian;

h. Menyiapkan dan mengolah data dan informasi kepegawaian;

i. Mengumpulkan bahan-bahan dari masing-masing satuan organisasi di lingkungan Badan dalam rangka penyusunan laporan Badan;

j. Mengolah dan menyiapkan konsep laporan Badan;

k. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

l. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi

(1) Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan pegawai, meliputi : penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dan pelaksanaan mutasi baik mutasi umum maupun mutasi fungsional pegawai.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengadaan dan Mutasi;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang pada Bidang Pengadaan dan Mutasi;

c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai;

d. Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai;

e. Melaksanakan pengadaan dan mutasi pegawai;

f. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan Baperjakat berkaitan dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan;

g. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan dalam rangka mutasi pegawai;

h. Menyusun pedoman pembinaan karir pegawai;

i. Mengkoordinasikan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) bagi PNS;

j. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai;

k. Menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

l. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

m. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.a. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai

(1) Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai daerah.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai;

c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai daerah;

d. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai;

e. Mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan kebutuhan pengadaaan;

f. Mengumpulkan dan mengolah penyusunan pedoman pembinaan karir pegawai;

g. Menghimpun dan menyiapkan usulan formasi pengadaan CPNS Daerah;

h. Menyusun perencanaan pengadaan CPNS;

i. Merencanakan dan melaksanakan penerimaan CPNS;

j. Menyiapkan administrasi proses pengangkatan CPNS menjadi PNS;

k. Menyiapkan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP);

l. Menyiapkan bahan-bahan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), dan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) bagi PNS;

m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

n. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

o. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.b. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai

(1) Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi : mutasi umum dan mutasi fungsional.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Mutasi Pegawai;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Mutasi Pegawai;

c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi pegawai;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan Baperjakat berkaitan dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan;

e. Menyiapkan bahan proses pengangkatan dan atau pemberhentian PNS dalam jabatan struktural dan fungsional;

f. Melaksanakan penatausahaan dan kearsipan keputusan pengangkatan dalam jabatan;

g. Menghimpun, mengolah kebutuhan PNS dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk bahan mutasi;

h. Menyiapkan bahan untuk mutasi dan perpindahan PNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dari dan keluar daerah;

i. Melaksanakan penyelesaian administrasi perpindahan pegawai;

j. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

k. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai

(1) Kepala Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang pada Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai;

d. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai;

e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai;

f. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyusunan data kepegawaian untuk kebutuhan kenaikan kepangkatan;

g. Menyusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS;

h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan/data untuk pengajuan kenaikan pangkat;

i. Mengkaji, menelaah dan menyampaikan usul menyangkut peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ujian dinas PNS dan penyesuaian ijazah;

k. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan pembekalan teknis mengenai penerbitan cuti PNS;

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengusulan penghargaan Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX dan tanda jasa bagi PNS;

m. Memfasilitasi pengusulan dan penyelesaian administrasi bantuan untuk pembangunan perumahan PNS;

n. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan-bahan Baperjakat berkaitan dengan kenaikan pangkat tertentu;

o. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan pengusulan serta penyelesaian pengurusan administrasi bantuan perumahan PNS, Kartu Asuransi Kesehatan (Askes) dan Kartu Taspen;

p. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai;

q. Menyususn rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

r. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

s. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

t. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Staf

(1) Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Staf mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan kepangkatan jabatan struktural dan staf.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Staf sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Staf;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Staf;

c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepangkatan jabatan struktural dan staf;

d. Menyusun listing dan register kepangkatan PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf;

e. Meneliti dan menyusun usul kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf;

f. Menyiapkan bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf;

g. Menyiapkan bahan penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf;

h. Menyiapkan biodata PNS untuk kenaikan pangkat PNS per periode pada jabatan struktural dan staf;

i. Menyusun daftar urut kepangkatan PNS pada jabatan struktural dan staf;

j. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan Baperjakat berkaitan dengan pangkat tertentu;

k. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengkajian dan penelahaan menyangkut peningkatan kesejahteraan PNS;

l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan ujian dinas PNS dan penyesuaian ijazah;

m. Menyiapkan bahan-bahan pemberian cuti PNS;

n. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pengusulan serta penyelesaian pengurusan administrasi bantuan perumahan PNS, Kartu Asuransi Kesehatan (Askes) dan Kartu Taspen;

o. Menyiapkan bahan-bahan pengusulan pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX dan tanda jasa bagi PNS;

p. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

q. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

r. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai;

s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.b. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional

(1) Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan kepangkatan jabatan fungsional.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional;

c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepangkatan pada jabatan fungsional;

d. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kepangkatan pada jabatan fungsional;

e. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kepangkatan pada jabatan fungsional;

f. Menyusun listing dan register kepangkatan PNS yang menduduki jabatan fungsional;

g. Meneliti dan menyusun usul kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional;

h. Menyiapkan bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional;

i. Menyiapkan bahan penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional;

j. Menyiapkan biodata PNS untuk kenaikan pangkat PNS per periode pada jabatan fungsional;

k. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) PNS pada jabatan fungsional;

l. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

m. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun

(1) Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemberhentian dan pensiun.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang pada Pengembangan, pemberhentian dan pensiun;

c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan, pemberhentian dan pensiun;

d. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin PNS;

g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyajian bahan/data penilaian pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan/data untuk penerbitan dan penyempurnaan standar pembinaan dan pengembangan disiplin pegawai;

i. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak lanjut dalam penegakan disiplin pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

j. Melaksanakan monitoring atas proses penjatuhan hukuman disiplin PNS di daerah;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi atas absensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menindaklanjuti penjatuhan hukuman untuk tingkat yang lebih tinggi berdasarkan usulan dari SKPD;

l. Memproses pemberhentian PNS Daerah tidak atas permintaan sendiri;

m. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi dalam proses pemberhentian pegawai;

n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data PNS yang akan memasuki batas usia pensiun;

o. Mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi dan penyusunan surat keputusan pensiun PNS sesuai kewenangan daerah;

p. Memfasilitasi penyiapan bahan-bahan pengajuan usul kepada pemerintah atasan untuk proses penerbitan surat keputusan pensiun PNS;

q. Memfasilitasi pengambilan sumpah/janji PNS;

r. Mengusulkan dan mengolah bingkisan ucapan terima kasih Bupati bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun;

s. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pengembangan, pemberhentian dan pensiun PNS;

t. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan kegiatan pengembangan, pemberhentian pensiun PNS berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

u. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

v. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

w. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur

(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan aparatur.

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur sebagai berikut :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pembinaan Aparatur;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Pembinaan Aparatur;

c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan, pemberhentian dan pensiun PNS;

d. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin pegawai;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin PNS;

g. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data penilaian pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

h. Menyiapkan bahan/data untuk penerbitan dan penyempurnaan standar pembinaan dan pengembangan disiplin pegawai;

i. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak lanjut dalam penegakan disiplin pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

 

5.b. Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun


(1)  Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun PNS.

(2)  Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun sebagai berikut :

a.  Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;

b.  Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;

c.  Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian dan pensiun PNS;

d.  Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun PNS;

e.  Melaksanakan kebijakan teknis pemberhentian dan pensiun PNS;

f.   Mengumpulkan dan mengolah data pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun;

g.  Menyiapkan bahan-bahan dalam penyelesaian pemberhentian dan pensiun;

h.  Menyiapkan bahan  untuk penetapan pensiun pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

i.   Menyiapkan bahan dan data PNS yang akan memasuki batas usia pensiun;

j.   Menyiapkan dan menyusun surat keputusan pensiun PNS sesuai kewenangan daerah;

k.  Menyiapkan bahan-bahan pengajuan usul kepada pemerintah atasan untuk proses penerbitan surat keputusan pensiun PNS;

l.   Menyiapkan bahan-bahan untuk pengusulan pemberian bingkisan ucapan terima kasih Bupati bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun;

m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

n.  Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

o.  Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun;

p.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

(1)  Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(2)  Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

a.  Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

b.  Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang pada Pendidikan dan Pelatihan;

c.  Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d.  Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah atasan atas pelaksanaan seleksi pendidikan dn pelatihan kepemimpinan;

e.  Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PNS, meliputi : Diklat Jabatan, Diklat Non Jabatan, Diklat Teknis/Umum;

f.   Mengkoordinasikan penyiapan dan penyelesaian administrasi pendidikan dan pelatihan;

g.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

h.  Melaksanakan koordinasi/konsultasi pembina (pusat) tentang perencanaan pendidikan dan latihan;

i.   Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyangkut kebutuhan pendidikan dan pelatihan terhadap PNS;

j.   Mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi pengajuan penerbitan ijin belajar dan tugas belajar bagi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

k.  Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan administrasi penerbitan ijin belajar dan tugas belajar bagi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

l.   Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS;

m. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

n.  Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

o.  Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

p.  Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

q.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.a. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural

(1)  Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS jabatan struktural dan Staf.

(2)  Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural sebagai berikut :

a.  Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural;

b.  Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural;

c.  Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) Jabatan Struktural/kepemimpinan, diklat prajabatan dan diklat teknis;

d.  Menghimpun dan mengolah kebutuhan Diklat Teknis dari setiap SKPD;

e.  Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan kegiatan : Diklat Jabatan Struktural/kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Teknis;

f.   Menyiapkan bahan administrasi pengusulan peserta seleksi diklat kepemimpinan;

g.  Menyiapkan  bahan administrasi usulan peserta untuk mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat III dan II;

h.  Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah atasan serta SKPD terkait dalam rangka penyusunan kurikulum penyelenggaraan diklat teknis;

i.   Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah atasan serta SKPD terkait  untuk penetapan menjadi widyaisuara, narasumber/pengajar pada penyelenggaraan diklat jabatan struktural/kepemimpinan, diklat prajabatan dan diklat teknis;

j.   Menyiapkan dan menyelesaikan administrasi diklat sesuai lingkup tugasnya;

k.  Menyiapkan bahan administrasi penerbitan ijin belajar dan tugas belajar pejabat struktural dan staf sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

l.   Melaksanakan penyusunan buku jabatan struktural di daerah;

m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

n.  Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

o.  Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

p.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

6.b. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

(1)  Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS jabatan fungsional.

(2)  Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

a.  Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional;

b.  Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional;

c.  Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) Jabatan Fungsional;

d.  Menghimpun dan mengolah kebutuhan Diklat jabatan Fungsional dari setiap SKPD;

e.  Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan kegiatan : Diklat Jabatan Fungsional;

f.   Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah atasan serta SKPD terkait dalam rangka penyusunan kurikulum penyelenggaraan diklat jabatan Fungsional;

g.  Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah atasan serta SKPD terkait  untuk penetapan menjadi widyaisuara, narasumber/pengajar pada penyelenggaraan diklat jabatan Fungsional;

h.  Menyiapkan dan menyelesaikan administrasi diklat sesuai lingkup tugasnya;

i.   Menyiapkan bahan administrasi penerbitan ijin belajar dan tugas belajar pejabat Fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

j.   Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

k.  Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;

l.   Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Copyright © BKPPD Kabupaten Dairi - 2019
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sidikalang, Sumatera Utara, Indonesia
Google Maps : -7.323601,110.505445
Telp : (+62627) 23787 | Fax : (+62627) 23787
Email : bkppd@dairikab.go.id
Hosted and Designed by : www.medanhosting.co.id